Parpol Pemburu Rente

Oleh : IMMawan Arif Widodo

Teori rent-seeking pertama kali diperkenalkan oleh Krueger yang kemudian dikembangkan oleh Bhagwati dan Srinivasan. Pada saat itu, Krueger membahas tentang praktik memperoleh kuota impor. Kuota impor sendiri bisa diartikan sebagai perbedaan antara harga batas/ border price (cum price) dan harga domestik.

Dalam pengrtian ini, perilaku rent-seeking  dapat diartikan sebagai pengeluaran sumber daya untuk mengubah kebijakan ekonomi, atau menelikung kebijakan tersebut agar dapat menguntungkan pihak pencari rente. Dalam teori ekonomi klasik, konsep rent-seeking  tidak dinilai secara negative sebagai kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Bahkan, perilaku rent-seeking dapat dinilai positif karena dapat memacu kegiatan ekonomi secara simultan, seperti halnya seseorang yang ingin mendapatkan laba maupun upah.

Namun, di sisi lain, dalam literatur ekonomi politik, konsep rent-seeking diangap sebagai perilaku negative. Asumsi yang dibangun dalam teori ekonomi politik adalah, bahwa setiap kelompok kepentingan berupaya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dengan upaya sekecil-kecilnya. Pada titik inilah seluruh sumber daya yang dimiliki seperti lobi akan ditempuh demi mencapai tujuan tersebut.

Di sini timbul masalah. Jika hasil dari lobi tersebut adalah berupa kebijakan, maka dampak yang muncul bisa sangat besar. Menurut Olson (seperti terdapat dalam Yustika) proses lobi tersebut dapat berdampak kolosal karena mengakibatkan proses pengambilan keputusan berjalan sangat lambat dan ekonomi pada akhirnya tidak bisa merespon secara cepat terhadap perubahan-perubahan dan teknologi baru.

Berdasarkan penjelasan di atas, kegiatan rent-seeking dapat didefinisikan sebagai upaya individual atau kelompok untuk meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan regulasi pemerintah. Prasad (seperti terdapat dalam Yustika) mendefinisikan rent-seeking sebagai proses di mana individu memperoleh pendapatan tanpa secara aktual meningkatkan produktivitas, atau malah mengurangi produktivitas tersebut.

Istilah “Rent” menurut Adam Smith

Adam Smith membagi penghasilan (income) dalam tiga tipe, laba, upah dan sewa (profits, wages, and rents). Rents (sewa) adalah tipe termudah yang dapat diperoleh untuk menjadi penghasilan.

Uang sewa dibayarkan untuk penggunaan seperti tanah, gedung, kantor, mobil, dimana seseorang menginginkan untuk menggunakan tetapi tidak ingin memiliki. Karena ‘sewa’ merupakan  penghasilan yang termudah dan lebih aman, maka secara alamiah orang ingin penghasilan berasal dari ‘sewa’ dari pada yang berasal dari laba atau upah. Motivasi yang disebut sebagai “pemburu rente” (“rent-seeking”),  yang  dalam konteks ini adalah sah-sah saja.[1]

Partai-partai politik kesulitan alias tidak mampu membangun sumber keuangan mandiri, sehingga akibatnya parpol menjadi “pemburu rente”, baik melalui kader di lembaga legislatif, eksekutif, maupun mengambil dana dari pengusaha. Perburuan rente oleh parpol ini merugikan rakyat karena salah satu caranya adalah merampok kebijakan dan anggaran Negara.

Pola hubungan yang dibangun partai politik dan konstituen kini lebih mengarah kepada praktik politik uang. Partai politik tidak menjalankan fungsinya sebagai sarana pendidikan politik dan penampung aspirasi masyarakat. Rakyat hanya didekati dan pura-pura didekati menjelang pemilu dan sering diberi materi sebagai kompensasi.

Sementara itu, mayoritas parpol tidak memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai ongkos politik. Partai politik tidak memiliki mekanisme pengumpulan sumber pendapatan, seperti iuran atau sumbangan dari anggota. Umumnya partai politik masih tergantung dari bantuan pihak luar.

Biaya politik yang mahal membuat parpol berlomba-lomba memperebutkan kekuasaan. Parpol mengejar kekuasaan agar bisa menyedot uang Negara sebagai sumber dana parpol, dengan demikian parpol adalah mutlak pemburu rente. Negara masih menjadi sumber utama untuk pemodalan biaya politik parpol.

Self help (kemandirian) menjadi masalah utama parti politik di Indonesia. Tidak ada parpol yang mandiri, terutama sekali dalam soal pembiayaan, sehingga mereka memeras kadernya dan kadernya menyedot keuangan Negara untuk kegiatan politik. Korupsi yang dilakukan politikus gadungan, terutama yang duduk di DPR, sering terjadi mengingat mereka juga dituntut agar mampu membiayai parpol yang telah menjadi kendaraan mereka meraih jabatan wakil rakyat.

Berbagai kasus korupsi yang melibatkan para politikus gadungan, baik anggota parlemen maupun pejabat eksekutif, dikategorikan sebagai korupsi politik. Korupsi politik melibatkan kejahatan dan kecurangan oleh pemimpin politik sebelum, selama, dan setelah menjabat. Berbeda dengan korupsi yang lainnya, pelakunya pejabat publik yang terpilih melalui pemilu sehingga mempunyai otoritas dan bertanggung jawBerbeda dengan kasus korupsi biasa yang tujuan utamanya sekedar untuk memperkaya diri sendiri, korupsi politik berkepentingan menggalang dana untuk memenangi pemilu dan mempertahankan kekuasaan. Terlebih, biaya politik (political cost) meraih kekuasaan melalui pemilu semakin lama semakin mahal. Di tengah kelangkaan sumber daya, uang kemudian menjadi sumber daya utama karena uang paling mudah dikonversi menjadi sumber daya yang lain yang diperlukan untuk memenangi pemilu. Dengan uang, partai politik dan kandidat bisa membeli jasa konsultan, media, dan barang lain yang diperlukan untuk memenangi pemilu.

Pemenangan pemilu menjadi kian mahal ketika parpol dan kandidat tidak memiliki organisasi dan jaringan yang kuat dan menjangkau hingga ke akar rumput. Absennya infrastruktur politik (political infrastructure) ini dikompensasi dengan membeli iklan di media massa dan staf professional yang biayanya mahal. Absennya infrastruktur politik juga mengakibatkan partai politik dan kandidat tidak mampu menggalang sumbangan dari anggota atau pendukung sehingga mengandalkan “Penyumbang Besar”.

Namun demikian, tak ada makan siang gratis. Para penyumbang besar ini kemudian meminta imbalan dari proyek-proyek pemerintah sehingga mendorong korupsi politik. Ketiadaan infrastruktur politik juga menimbulkan problem representasi politik. Politik yang tak punya ikatan dengan konstituen cenderung tuli terhadap suara publik dan terus menghabiskan anggaran untuk jalan-jalan ke luar negeri atau membangun gedung DPR yang mendapat penolakan luas.

Perburuan Rente dan Korupsi Politik melibatkan tiga lingkaran, yaitu lingkaran birokrasi, politikus, dan pengusaha. Segala hal yang dilakukan politikus gadungan di Senayan selalu berhubungan dengan parpol. Apalagi saat ini hampir separuh penghuni Senayan adalah pengusaha.

Praktik perburuan rente dan korupsi politik di birokrasi dilakukan dengan cara menempatkan kader parpol di posisi strategis, kemudian membajak kebijakan dan anggaran untuk memperkuat dan memperluas basis massa partai. Perburuan rente juga terjadi di birokrasi daerah. Perburuan rente dilakukan dengan mendorong penguasaan posisi kepemimpinan politik daerah (kepala daerah), pembelian kandidat (candidacy buying) dalam seleksi calon kepala daerah, serta membajak kebijakan dan anggaran daerah. Biasanya, satu atau dua tahun menjelang pilkada, tren pengucuran bantuan sosial di kandang parpol meningkat. Parpol juga memburu rente dari pengusaha melalui sumbangan illegal untuk kampanye, donatur partai, atau fee proyek.[2]

Untuk mencegah praktik perburuan rente dan korupsi politik, harus ada sanksi yang berat bagi politikus korup. Hukuman bagi politikus atau elite partai politik yang terlibat kasus korupsi seharusnya diperberat. Selain untuk memberikan efek jera, sanksi berat itu dapat meminimalkan kejahatan korupsi di ranah politik. Harus ada upaya sistematis dalam penegakan hukum sera cara-cara luar biasa (extra ordinary) untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan kekuatan politik tertentu.


[1] economicsaroundme.com, November 7,2011

[2] Kompasiana .com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s