Perbandingan Sistem Ekonomi (Bagian II)

      marx

SosialismeJhon Stuart Mill (1806-1873) menyebutkan bahwa sosialisme menunjukan kegiatan untuk menolong orang-orang yang tidak beruntung dan tertindas dengan sedikit bergantung pada bantuan pemerintah. Sosialisme juga diartikan sebagai bentuk perekonomian dimana pemerintah paling kurang bertindak sebagai pihak dipercayai oleh seluruh warga masyarakat, dan menasionalisasikan industri-industri besar dan strategis seperti pertambangan, jalan-jalan, jembatan, kereta api dan cabang-cabang produk lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam bentuk yang paling lengkap, sosialisme melibatkan pemilikan semua alat-alat produksi, termasuk di dalamnya tanah-tanah pertanian oleh negara dan menghilangkan milik swasta.[1]  Dalam bentuk yang paling lengkap sosialisme melibatkan pemilik semua alat produksi, termasuk di dalamnya tanah-tanah pertanian oleh negara dan menghilangkan milik swasta. Sosialisme, menurut Encyclopaedia Britannica adalah kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokratis pusat dan kepadanya perolehan produksi kekayaan yang lebih baik daripada yang kini berlaku sebagaimana mestinya diarahkan.[2]

Telah kita ketahui bahwa ekonomi negeri kapitalis terutama bersandar pada kebebasan tindakan perseorangan dari jutaan ekonomi pribadi. Tetapi dalam sosialisme, keputusan tentang apa dan berapa banyak yang dihasilkan tidak lagi ditentukan oleh pertimbangan laba. Keputusan ini akan tercapai atas dasar kegunaan barang bagi suatu masyarakat. Sebagai ganti kerja tenaga produktif secara membabi buta, maka terdapat perencanaan terpusat tentang kehidupan ekonomi negara. Berbagai cabang produksi akan dikembangkan dengan selaras oleh otoritas perencanaan pusat untuk mengabdi pada kepentingan terbaik bagi masyarakat secara keseluruhan.[3] Selanjutnya, dalam kapitalisme sistem produksi adalah anarkis dan akan terjadi sutu krisis berkala. Tapi dengan memandang jangka jauh, dan melalui perencanaan terpusat, ekonomi sosialis dapat mengawasi daur perdagangan jauh yang lebih baik daripada tatanan sekarang. Ekonomi sosialis juga cenderung mengurangi resiko dan ketidakpastian yang terdapat dalam masyarakat kapitalis disebabkan oleh persaingan yang tak terkekang.[4]

Dalam ekonomi kapitalis, hak milik pribadi dalam hal alat pokok produksi, hubungan distribusi pribadi dengan distribusi fungsional, akumulasi modal swasta, dan arti penting motif laba―semua ciri ini mempersulit distribusi pribadi yang lebih merata dan dalam banyak hal bahkan dapat lebih menyusahkan ketimbang memperbaiki keadaan. Kaum sosialis mengatakan bahwa sistem mereka akan membentuk distribusi pendapatan secara lebih merata. Pernyataan ini didasarkan atas kenyataan bahwa hak milik negara atas alat pokok produksi dapat menghapuskan apa yang disebut pendapatan yang diterima tanpa kerja oleh orang-orang swasta. Bunga, sewa dan laba diberikan kepada pemerintah.[5] Dalam sosialisme, industri tidak dimiliki oleh pribadi-pribadi seperti yang terjadi dalam kapitalisme, tetapi dimiliki oleh suatu organisasi umum walaupun masih terjadi pertentangan di kalangan mereka tentang bentuk organisasi. Ciri yang membedakan dengan kapitalisme sudah jelas bahwa tidak adanya pemilik kapital, semua alat produksi atau kapital diserahkan kepada massa rakyat, karena itu kaum sosialis menghendaki ditiadakannya perusahaan industri swasta.

Selain hal diatas Afzalur Rahman[6] mengatakan bahwa terdapat tiga prinsip dasar ekonomi sosialis yaitu:

  1. Pemilikan harta oleh negara : sekuruh bentuk dan sumber pendapatan menjadi milik negara atau masyarakat keseluruhan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi tidak diprbolehkan. Dengn demikian individu secara langsung tidssk memiliki harta kepemilikan
  2. Kesamaan ekonomi : disistem ekonomi sosialis menyatakan ( walau sulit ditemui ditemui dinegara komunis ) bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing.
  3. Disiplin politik : untuk mencapai tujuan di atas keseluruhan negara diletakan dibawah peraturan kaum buruh, yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Kebebasan ekonomi serta hak kepemilikan harta dihapus sama sekali.

Sisem ekonomi sosialis juga mempunyai kebaikan di antaranya adalah[7]:

  1. Setiap warga disediakan kebutuhan pokoknya termasuk makanan sebanyak dua kali sehari, beberapa helai pakaian, kemudahan fasilitas kesehatan, serta tempat tinggal.
  2. Setiap individu mendapatkan pekerjaan termasuk orang yang cacat dan lemah dibawah penguasaan negara.
  3. Semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan (negara) yang sempurna di antara produksi dengan penggunanya. Dengan demikian masalah kelebihan atau kekurangan produksi seperti yang berlaku dalam sistem ekonomi kapitalis tidak akan terjadi.
  4. Semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara dan keuntungan yang diperolehnya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Selain memiliki kebaikan, sistem ekonomi sosialisme juga memiliki keburukan diantaranya adalah [8]:

  1. Tawar menawar sangat sukar dilakukan sehingga individu terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya dan hak terhadap harta milik pribadi hanya untuk mendapatkan makanan sebanyak dua kali sehari.
  2. Sistem tersebut menolak sepenuhnya sifat mementingkan diri sendiri, kewibawaan individu yang menghambatnya dalam memperoleh kebebasan berfikir serta bertindak. Ini menunjukkan secara tidak langsung sistem ini terikat kepada sistem ekonomi dikatator.
  3. Dalam sistem ini semua kegiatan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi, sementara pendidikan moral individu diabaikan. Dengan demikian apabila pencapaian kepuasaan kebendaan menjadi tujuan utama dan nilai-nilai moral tidak diperhatikan lagi, maka tidak dapat dihindarkan bahwa masyarakat akan terbagai dalam beberapa kelompok. Seluruh kekuatan akan berada di tangan golongan kaum buruh (proletariat) yang kurang berpendidikan dan beradab, kezaliman, penindasan dan balas dendam, menjadi lebih berbahaya dari sistem ekonomi kapitalis.
  4. Sistem ekonomi sosialis mencoba untuk mencapai tujuan melalui larangan-larangan eksternal dan mengesampingkan pendidikan moral dan lathan invidu. Dengan demikian jelas mereka tidak berusaha untuk mencapai kejayaan yang menjadi tujuannya; misalnya karena undang-undang saja belum mencukupi untuk memperbaiki kesalahan seseorang tanpa disertai dengan pendidikan moral dan latihan. Selanjutnya, dibalik upaya memupuk semangat persaudaraan dan kerja sama yang baik di antara majikan dengan penerima upah, sistem sosialis menimbulkan rasa permusuhan dan dendam antar mereka.

[1] Veithzal Rivai dan Andi Buchari, op. cit., hal. 222.

[2] Abdul Mannan, op. cit., hal. 317.

[3] Abdul Mannan, op. cit.

[4] Abdul Mannan, op. cit.

[5] Abdul Mannan, op. cit., hal. 318.

[6] Afzalur Rahman, Economic Doctrines of Islam, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin dengan judul Doktrin Ekonomi Islam: Jilid I, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 6.

[7] Ibid., hal. 6-7. Lihat juga Imamudin Yuliadi, Ekonomi Islam: Filosofi, Teori dan Implementasi, (Cet. II; Yogyakarta: LPPI UMY, 2007), hal. 82-83.

[8] Ibid., hal. 7.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s