Muhasabah Jum’at (skor 5-0)

KMP_vs_KIH

Semakin memanasnya suasana politik di parlemen, sangat terasa, terutama bagi mereka yg mempunyai kepentingan. Ditambah lagi, perebutan kekuasaan di parlemen bak pertandingan sepak bola–bahkan futsal—dengan skor telak, 5-0.

Dengan adanya dinamika politik di parlemen, ada beberapa hal yang harus kita jadikan pilihan untuk menanggapinya:

Pertama, lebih baik kita (sbg bangsa, sbg Gerakan Mahasiswa) mengawal dan mempersiapkan revolusi, “Tahlilan” dan “Kenduren” besar-besaran di tahun-tahun depan, jika ternyata DPRD tak bisa mewakili aspirasi rakyat dalam ber-demokrasi dan malah menjadi peternakan mafia uang rakyat.

Kedua, kita berdemo besar-besaran sekarang menghabiskan tenaga dan belum tentu ditanggapi oleh elit politik—bahkan bisa jadi aksi tsb malah dijadikan alat “pembelaan” saja yang dinikmati oleh elite politik dari kubu yg lain ?

Untuk mengetahui realitas yg sesunguhnya, kita sepertinya wajib mengetahui aspirasi rakyat yang riil dan bukan aspirasi rakyat buatan MEDIA yang tak lagi bisa dipercaya indepedensinya. Jangan-jangan mereka (rakyat) tidak lagi mempedulikan mekanisme pemilihan kepala daerah, krna menurut mereka itu tdak merubah apapun (dalam hal ini kesejahteraan/kue ekonomi). Ini aspirasi dari salah satu rakyat:

“Saya sebagai rakyat jelata sadar, bahwa siapa pun presidennya,siapa pun anggota DPR nya, apa pun programnya, kalo rakyat tidak mau bekerja tidak akan sejahtera.Tapi setidaknya kalo pemerintah tdk bisa memberikan pendidikan yg layak, kesehatan murah untuk dan keadilan kepada kami, maka cukup dekatkanlah”.

Apakah hal yg demikian (demonstrasi menolak hasil Pilkada melalui DPRD) itu bisa membuat rakyat kecil: mengenyam pendidikan, mendapatkan akses pelayanan kesehatan murah serta mampu menikmati harga kebutuhan pokok murah? Karena itu semua hak rakyat yg barangkali lebih mereka butuhkan daripada hak suara pemilihan kepala daerah. Karena parlemen sudah mengetuk “palu”, UU Pilkada lewat DPRD telah dianggap disetujui—meskipun ada yg merasa terkecewakan dan akan mengajukan gugatan ke MK. Pertanyaannya setelah itu, apa yang harus dilakukan setelah disahkannya UU ini?

Bukankah kita seharusnya menyiapkan alternatif-alternatif  baru jika dikemudian hari tak ada perbaikan dari proses demokrasi kita: berpikir bersama agar rakyat bisa (dengan demokrasi perwakilan) memenuhi hak-haknya yg lain—selain suara; mengawal wakil rakyat dan Presiden utk menjalankan amanah yang telah diberikan, untuk memenuhi hajat hidup rakyat miskin khususnya. Dan, jangan juga kita hanya mengkritik habis2an satu “sisi” saja, barangkali “sisi” yang lain sedang tertawa dan melanggengkan kekuasaannya tanpa kritik.

Ingat !! Di zaman post-mo ini, siapa yang menguasai media, dia bisa membuat opini publik serta menjadikannya seolah-olah suara rakyat, padahal belum tentu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s