PILKADA Melalui DPRD: Sebuah Kemunduran Demokrasi ?

kmp

(I)

Akhir-akhir ini, sedang banyak diperbincangkan di berbagai media; baik media cetak maupun media elektronik, bahkan televisi, mengenai isu Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA).

Isu yang diperdebatkan sesungguhnya merupakan isu yang sudah “usang”: antara Pilkada dipilih langsung dan Pilkada dipilih oleh DPRD. Ini merupakan wacana lama yang kembali digulirkan, tentunya dgn berbagai sebab/alasan. Menurut hemat saya, ada beberapa hal yg harus diperhatikan menyikapi digulirkannya wacana lama ini:

Pertama, sebenarnya dipilihnya kepala daerah secara langsung atau dipilih DPRD tidak akan mampu memberikan perbaikan yg berarti selama rakyat masih dijadikan hanya sebagai “alat” utk menguasai pemerintahan, akhirnya hanya kepentingan partailah yg dijadikan prioritas—dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Bahkan dengan berdalih penghematan anggaran negara.

Kedua, dengan dipilihnya kepala daerah oleh DPRD akibat yang ditimbulkan bisa saja lebih besar, karena rakyat tidak bisa menilai langsung pemimpinnya, bahkan barangkali hasil PILKADA merupakan hasil politik transaksional (yang sudah bisa diketahui hasilnya bahkan sebelum pemilihan diadakan). Akhirnya, rakyat hanya dijadikan penonton pertunjukan elite penguasa.

Ketiga, pilkada melalui DPRD menandakan adanya indikasi tingginya libido berkuasa, terutama bagi partai yg sedang berkuasa di parlemen. Dengan demikian, akan pula berakibat ke kenderungan partai penguasa untuk mengeruk uang negara (uang rakyat) secara terstruktur, sistematis dan massif.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita (rakyat) melihat fenomena tersebut secara kritis dan jangan menerima begitu saja pemberitaan yg ada di media tanpa telaah mendalam. Sehingga kita menjadi warga negara yg baik: peduli pada masa depan bangsa dan negara. Akan tetapi, kita juga harus tetap kritis dengan partai-partai yang seolah menjadikan kekuatan “rakyat” sebagai jargon mereka, bisa saja pembelaan kita terhadap pemilihan lansung ini digunakan atau dimanfaatkan untuk membela diri mereka sendiri.

(II)

Dalam sistem demokrasi, memang pemilihan untuk menentukan pemimpin—baik pemimpin nasional ataupun daerah—dilakukan dengan perhitungan suara dengan semboyan yang cukup terkenal “one man one vote”. Nah, disinilah letak perbedaan yg mendasar dari demokrasi dan musyawarah.

Ada beberapa pakar yang menafsirkan Sila ke-4 Pancasila: bahwa musyawarah/pewakilan yang dipilih utk menentukan pemimpin. Namun ada pula yg menafsirkan berbeda, disesuaikan dgn UUD 45 yang juga menyebutkan bahwa pemilihan pemimpin negara/presiden dilakukan secara langsung. Meskipun utk pemilihan kpla daerah dilakukan secara demokratis. Kata “demokratis” ini yang juga ditafsirkan berbeda-beda. Ada yang menafsirkan pemilihan langsung adapula pemilihan melalui DPRD.

Namun, dengan kompleks-nya permasalahan yg ada di Indonesia, musyawarah yg seharusnya dilakukan utk menentukan pemimpin, menjadi hal yg sulit diwujudkan. Sebab, dari bbrp survey yg ada menunjukkan tingginya ketidakpercayaan masyarakat kepada wakil rakyat (legislatif). Sehingga, proses yang dilakukan dengan musyawarah antar wakil rakyat untuk menentukan pemimpin, sangat tdk adil bagi rakyat. Yang notabene-nya rakyat tidak (lagi) percaya sepenuhnya kepada wakil mereka yg duduk di anggota dewan.

Pertanyaannya: apakah rakyat mau menitipkan hak “suaranya” untuk memilih kepala daerah kepada wakil mereka di DPRD?
Apakah dgn dipilih secara demikian akan mampu menghasilkan pemimpon yg sesuai dgn harapan rakyat?

(III)

Demokrasi yg dijalanakan di hampir disetiap negara di dunia membutuhkan biaya politik yang tinggi. Terbukti di Indonesia, APBD harus dikuras ber-milyar2 utk mengadakan pemilu kepala daerah secara langsung. Coba saja jumlah tsb kita kalikan dengan seluruh daerah dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kita akan memperoleh angka yg sangat fantastis. Itulah kiranya yg disebut “high cost politics”.

Namun, jika pemilihan dilakukan oleh DPRD biaya tersebut kemungkinan masih bisa diminimalisir. Ini menurut beberapa argumen dri politisi dan pengamat anggaran. Dan alasan itulah yang membuat kita harus pro terhadap pemilihan melalui DPRD.

Permasalahan muncul adalah ketika rakyat tak lagi percaya dengan para wakil rakyatnya. Bahkan barangkali para wakil rakyat tidak melakukan musyawarah dalam menentukan pemimpin daerah, tapi melakukan voting. Maka, partai penguasa parlemen atau partai yg berkoalisi lah yg akan memenangkan calon pemimpin dari mereka.

Barangkali, partai-partai yang pro-pemilihan lewat DPRD ingin membangun oligarkhi kekuasaan; memanfaatkan momentum. Selagi berkuasa di parlemen. Atau mereka yang pro-pemilihan DPRD hanya dijadikan alat bagi kubu pro-pemilihan langsung: untuk memperburuk citra parlemen dan dengan mudah mendapatkan hati rakyat, seolah-olah berada di garda depan bersama rakyat. Seolah-olah, tapi jangan-jangan ikut juga memanfaatkan rakyat. Ah… Sudahlah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s