Dominasi Asing di Indonesia: Gaya Baru Penjajahan Ekonomi

bung karno

Arif Widodo

Sistem ekonomi Indonesia, sebagaimana telah dirumuskan oleh para founding fathers bangsa ini, tertera dalam Pasal 33 UUD 145, yang berbunyi: (1) perekonomian disusun berdasar atas azas kekeluargaan; (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari amanah ini, maka sistem ekonomi Indonesia bukanlah free fight liberalism, ekonomi pasar, atau bukan juga ekonomi komando, dimana negara menguasai semua faktor ekonomi. Sehingga, pasal di atas harus diejawantahkan dengan baik dalam kehidupan berekonomi di Indonesia.

Faktanya, semua point yang ada dalam pasal di atas, sedikit demi sedikit sudah mulai ditinggalkan. Indonesia sudah memulai babak baru untuk meliberalisasi semua aset nasional. Asing telah dianggap sebagai mitra yang baik untuk turut memajukan ekonomi nasional, padahal jika belajar dari pengalaman terdahulu, kepemilikan asing yang mendominasi akan terus berusaha untuk menyetir peraturan pemerintah, bukan pemerintah yang menyetir pihak asing.

Ekonomi Indonesia sudah memulai era liberalisasi besar-besaran untuk menolong keadaan saat ini yang sedang memburuk. Kepentingan merevisi Daftar Negative Investsasi (DNI) sebagai alasan yang paling rasional bagi pemerintah untuk terus membuka peluang bagi asing untuk memiliki aset di Indonesia. Dengan demikian, hembusan angin neoliberal di Indonesia sudah semakin jelas dengan adanya fakta-fakta lapangan yang menunjukkan adanya praktik-praktik neoliberal. Neoliberalisme sangat erat kaitannya dengan suatu paket kebijakan yang dikenal dengan Konsensus Washington, yang mengandung beberapa hal penting sebagai berikut: melaksanakan kebijakan anggaran ketat dan menghapuskan subsidi, melaksanakan liberalisasi keuangan, melaksanakan liberalisasi perdagangan dan melakukan privatisasi BUMN (Stiglitz, 2002). Dalam praktiknya, Indonesia telah banyak melakukan kebijakan yang cenderung kepada neoliberalisme daripada memegang amanah Pasal 33 UUD 1945, dimulai dengan liberalisasi di bidang keuangan yang telah berlangsung sejak tahun 1999. Dan dilanjutkan oleh sektor-sektor lain yang telah banyak dibuka untuk dikuasai asing.

Penguasaan Asing di Sejumlah Sektor

Fakta yang sangat mengejutkan, bahwa ternyata dibalik besarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, masih banyak sektor-sektor ekonomi yang dimiliki oleh asing. Berikut adalah data yang menunjukkan sejumlah sektor yang telah dikuasai oleh asing dan yang akan dibuka untuk asing:

Print

Dari data-data yang tertera di atas, menunjukkan bahwa ternyata banyak sekali sektor ekonomi kita yang telah dikuasai oleh asing. Cabang-cabanag produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang seharsunya dikuasai oleh negara, ternyata ikut diserahkan kepada asing untuk dikuasai.

Menurut data yang dilansir Kompas, perbankan nasional telah dikuasai asetnya oleh asing sebesar 50,6% di tahun 2011, mungkin di tahun ini angka itu sudah berubah lebih tinggi. Liberalisasi di sektor keuangan memang telah dimulai sejak tahun 1999, baru diikuti oleh liberalisasi di sektor riil. Di sektor pertambangan, nama-nama perusahaan seperti Chevron, Freeport tampaknya bukan hal yang asing lagi. Perusahaan-perusahaan asing-lah yang selama ini menguasai sektor pertambangan di Indonesia, parahnya negara kita belum mempunyai keberanian untuk merebut kembali apa yang seharunya menjadi hak-nya, hak seluruh rakyat Indonesia.

Di sektor telekomunikasi dan perkebunan kelapa sawit, negara ini juga sudah tidak berdaya lagi untuk menghindari kekuatan asing. Dalam telekomunikasi, perusahaan besar telah banyak dikuasai asing dari 35 persen hingga menapai 66 persen. Asing telah menguasai 40 persen dari 8,9 juta hektar perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Angka tersebut akan terus naik, jika melihat peraturan pemerintah yang sudah semakin melenceng dari amanah Pasal 33 UUD 1945.

Seperti dilansir Kompas (Kamis, 7/11), ada beberapa sektor lain yang sebelumnya tertutup untuk asing rencananya akan segera dibuka. Paling tidak ada lima bidang usaha, meliputi: bidang usaha yang bergerak di pelabuhan, akan dibuka kepemilikan asing hingga mencapai 49 persen, begitu juga untuk bidang usaha dalam jasa kebandaraan. Sedangkan bidang jasa operator bandara akan dibuka pengelolaannya sampai 100 persen. Terminal darat yang sebelumnya tertutup untuk asing akan dibuka hingga mencapai 49 persen. Sementara untuk beberapa bidang usaha yang telah dibuka aksesnya akan diperbesar skalanya.

Adanya fakta-fakta yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat kiranya kita dapatkan gambaran bahwa dominasi asing di Indonesia sudah sangat menggurita di berbagai sektor ekonomi, termasuk dalam sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti Migas, Pertambangan dan hasil bumi. Sebenarnya, ini merupakan penjajahan dalam bidang ekonomi. Kedaulatan ekonomi nasional semakin dipertanyakan. Ekonomi yang seharusnya mensejahterakan rakyat Indonesia, dalam jangka panjang hanya akan menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin lebar antara orang miskin dan orang kaya. Pembagian “Roti Pembangunan” akan mengalami ketimpangan, dimana sebagian besar akan dinikmati oleh orang yang memiliki modal, lebih parah, mereka bukanlah bagian dari warga Indonesia melainkan pihak asing. Apabila hal semacam ini terus berlangsung, kedaulatan ekonomi akan digadaikan. Dengan ‘menjual’ faktor-faktor ekonomi nasional kepada pihak asing, negara tidak lagi mempunyai kedaulatan atas ekonomi-nya sendiri. Sehingga pihak-pihak asing yang mempunyai kendali penuh terhadap perekonomian nasional, maka penjajahan ekonomi dengan ‘gaya baru’ adalah hal yang pasti.

Dengan pertimbangan di atas, mahasiswa sebagai agent of social control  harus tetap netral dan terus menjadi garda terdepan dalam melakukan penilaian terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah di bidang ekonomi. Ketika suatu kebijakan dirasa akan mengorbankan kepentingan nasional—dalam jangka panjang, maka wajib hukumnya untuk mengkritisi agar tetap sesuai dengan amanah UUD. Tetapi ketika kebijakan sudah tepat dan menjunjung tinggi kepentingan nasional, maka sudah sepatutnya, dukungan harus diberikan sepenuhnya.

Kita harus yakin, Indonesia di masa yang akan datang mampu untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat dan menjadi salah satu kekuatan Ekonomi dunia!

*Tulisan ini pernah dimuat di rubrik opini Newsletter De Kombat IMM Komisariat FE UMY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s