Pandangan Politik Muhammadiyah: Menyongsong Abad Kedua

Jpeg

Arif Widodo[1]

Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada 25 April 2015 diadakan Seminar Nasional Pra-Muktamar Muhammadiyah ke-47 dengan tema yang sangat menarik, bertajuk:”Muhammadiyah, Civil Society dan Negara: Arah Pemikiran dan Gerakan Abad Kedua”, yang diselenggarakan di Gedung Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Menurut penulis, tema tersebut sangat “seksi”, mengingat dalam beberapa tahun—paling tidak sepuluh tahun terakhir, dan lima tahun ke depan—Muhammadiyah absen untuk mengisi posisi penting di pemerintahan. Pada masa Presiden Yudhoyono, selama sepuluh tahun berjalan, Muhammadiyah sama sekali tidak “diperkenankan” mengisi posisi penting di pemerintahan. Sekiranya hal itu juga akan berlaku di era Presiden Jokowi lima tahun mendatang. Hal inilah yang menjadikan tema Seminar nasional tersebut menjadi sangat mengasyikkan. Apalagi Muhammadiyah tidak lama lagi akan menyongsong Muktamar ke-47 di Makassar, tentunya memerlukan ide-ide segar, khususnya mengenai politik, dalam menyongsong abad kedua-nya.

Posisi Muhammadiyah dalam wilayah politik seperti ilustrasi di atas, sudah cukup dijadikan argumen bahwa Muhammadiyah harus mulai memberikan focus yang lebih pada wilayah yang satu ini: Politik. Ditambah lagi dengan membawa tag-line yang luar biasa: “Islam Berkemajuan”,  tentu Muhammadiyah dengan segenap tumpah darah kader-kadernya harus mampu memberikan focus di berbagai permasalahan, di semua wilayah, tak terkecuali politik. Pandangan-pandangan yang mampu mengarahkan pada politik berkemajuan juga perlu digalakkan.

Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab bersama: Bagaimana pandangan kalangan Muhammadiyah terhadap hubungan Muhammadiyah dan Politik? Apa pekerjaan rumah yang harus dilakukan Muhammadiyah dalam rangka menyongsong abad keduanya dalam bidang politik? Tulisan ini akan mengulas secara singkat mengenai beberapa pandangan politik dalam Muhammadiyah mendekati Muktamar ke-47, untuk melihat wacana yang kiranya akan digulirkan dalam Muktamar, khususnya di bidang Politik.

Dua Pandangan

Dalam perjalanan diskusi Seminar tersebut, penulis menyimpulkan bahwa secara garis besar terdapat dua pandangan besar di intern Muhammadiyah sendiri terkait dengan hubungan antara Muhammadiyah dan Politik. Pertama, pemantik yang memandang bahwa di abad kedua, Muhammadiyah perlu “memiliki” partai politik, sebagai alat perjuangan yang sah dalam politik praktis (real politics). Kata “memiliki” diberi tanda petik karena pematik memandang tidak berarti memiliki, lantas Muhammadiyah mendirikan partai politik, tetapi kata “memiliki” juga bisa dijabarkan lebih lanjut, dan tentu bukan pekerjaan yang mudah. Salah satu contoh “memiliki”, bisa ditafsirkan memiliki dukungan politik terhadap parpol tertentu, seperti ketika Muhammadiyah menjadi anggota istimewa Masyumi. Itu juga merupakan perwujudan kata “memiliki”. Begitulah kiranya argumentasi Drs. Hajriyanto Y Thohari.[2] Kelompok pertama memberikan argument tersebut karena melihat beberapa kalangan di Muhammadiyah yang bersikap menghindar, pesimis terhadap politik (praktis). Lebih lanjut, kelompok ini menawarkan untuk menilik ulang pandangan mengenai politik Muhammadiyah. Artinya, pandangan masa lampau Muhammadiyah yang tidak lagi relevan—bahkan menyebabkan anti terhadap politik (praktis)—membutuhkan formula baru mengingat tantangan politik Muhammadiyah abad kedua juga jauh berbeda. Maka, perlu perubahan pandangan terhadap, dalam hal ini politik praktis (low politics, real politics).

Lebih lanjut, Prof. Bachtiar Effendy memberikan pernyataan yang tak kalah menariknya dalam mendukung pandangan kelompok pertama, dengan menyatakan, kurang lebih penulis kutip:

“Barangkali banyak hal baru yang bisa dilakukan Muhammadiyah di dalam memasuki abad keduanya. Jika merujuk pada karya sejarahnya lima dasawarsa terakhir ini adalah reformulasi ijtihad politik atau menjadikan politik sebagai amal usahanya merupakan satu hal yang perlu segera dilakuakan.”[3]

Pernyataan di atas, sebagaimana ditulis Prof. Bachtiar, tidak semerta-merta beliau mengisyaratkan bahwa Muhammdiyah harus mendirikan parpol. Namun, yang perlu dilakukan adalah tahap menyadarkan warga Muhammadiyah akan pentingnya politik, sebagaimana pentingnya pendidikan dan kesehatan yang sudah ditekuni dan digarap (sebagai amal usaha) dengan cemerang oleh Muhammadiyah. Itulah yang penting dilakukan dalam waktu dekat ini.[4] Menurut hemat penulis, dua pemantik yang secara ringkas sudah penulis jelaskan pandangannya, merupakan representative dari kelompok yang pertama.

Kelompok Kedua, kelompok ini juga memiliki argumentasi yang tidak kalah menarik mengenai hubungan Muhammadiyah dengan politik. Pandangan kelompok kedua ini lebih mengambil jalan “tengah” artinya Muhammadiyah tidak harus benar-benar terjun ke dalam  real politics, tapi tetap menganggap real politics adalah factor yang tidak bisa diremehkan. Dan menganjurkan untuk mengirimkan kader-kader terbaik Muhammadiyah (secara individual) untuk terjuan berjuang ke arena real politics, dengan masuk parpol. Hal ini bisa dilihat dari beberapa argumentasi yang ditulis oleh Prof. Muhadjir Effendy, yang selalu menekankan:

”….Muhammadiyah tidak perlu lagi masuk terlalu jauh dalam partai politik.” [5]

“…..Muhammadiyah tidak perlu secara resmi mendirikan partai politik maupun mensubordinasikan diri pada kekuatan politik tertentu.”[6]

“…..kader Muhammadiyah perlu diberi kebebasan dan sekaligus didukung untuk berkiprah dalam hard politics baik di legislatve, eksekutive maupun yudikatif.”[7]

Pandangan yang tidak jauh berbeda dari argumentasi Prof. Muhadjir Effendy sebelumnya adalah pandangan dari Dr. Haedar Nashir, yang dalam menyusun argumennya selalu—dan tidak pernah luput—merujuk kepada hasil rumusan-rumusan keputusan penting Muhammadiyah mengenai: Politik, seperti Khittah Denpasar 2002, Kristalisasi Khittah Politik (Tanwir Bandung 2012). Beliau selalu menekankan pentingnya memandang politik dalam berbagai aspek. Artinya politik tidak hanya bicara politik praktis semata atau low politics tetapi juga politik adiluhung atau high politics yang menekankan pada penanaman nilai etika agama dalam semua aspek kehidupan.[8] Politik praktis seharusnya diperjuangkan melalui parpol bukan Muhammadiyah secara langsung. Inilah pandangan Dr. Haedar yang senada dengan pandangan Prof. Muhadjir. Dari argument yang telah penulis jelaskan sebelumnya, kedua pandangan inilah yang menjadi representative dari kelompok kedua, yang agak berbeda dari kelompok pertama.

Dalam argument-argumen yang dibangun dari dua kelompok, baik oleh kelompok pertama maupun kelompok kedua, menegaskan bahwa terdapat perbedaan pandangan di wilayah politik. Hal ini sebetulnya sudah menjadi hal biasa dalam Muhammadiyah. Perbedaan pandangan yang hampir sama juga terjadi di intern Muhammadiyah pasca-kemerdekaan, dimana terjadi tarik-menarik antar kelompok yang menginginkan terjun ke politik praktis dan kelompok yang ingin Muhammadiyah tetap di jalur pengabdian dalam kerja-kerja kemanusiaan dan keagamaan.[9] Dinamika pemikiran seperti ini haruslah dipandang secara positif, dalam rangka membangun budaya dialog dan dialektika dalam pemikiran politik Muhammadiyah. Karena dari proses itulah diharapkan akan muncul pemikiran yang berkemajuan mengenai politik Muhammadiyah di abad kedua-nya.

Pekerjaan Rumah

Menurut hemat penulis, ada beberapa pertimbangan yang menjadi pekerjaan rumah Muhammadiyah dalam bidang politik di abad kedua:

Pertama, Muhammadiyah yang diprakarsai oleh Prof. Din Syamsuddin telah melakukan terobosan yang luar biasa dalam “Jihad Konstitusi”. Dalam rangka menjaga sumber daya alam Indonesia, Muhammadiyah menjadi mubtadî, pelopor perjuangan konstitusional guna mengembalikan UU yang selama ini ternyata tidak menguntungkan bangsa, kepada UUD 1945. Perjuangan yang cukup memberikan pujian kepada Muhammadiyah dari berbagai kalangan, bahkan ancaman yang juga tidak kalah banyaknya dari kelompok asing yang tidak suka dengan langkah ini. Banyak yang memandang, langkah Pak Din tidak banyak disokong oleh angkatan muda dan bahkan warga Muhammadiyah yang lain, sungguh disayangkan. Terlebih, secara kekuasaan Muhammadiyah tidak memiliki kader yang ditempatkan di posisi pemerintahan untuk turut mendukung langkah ini. Keadaan inilah yang menempatkan Pak Din seolah “berjihad” sendiri.

Jihad Konstitusi  di masa yang akan datang tidaklah lebih mudah, apalagi jika ditambah Muhammadiyah tidak mempunyai wakil dalam kekuasaan (kecuali sedikit). Poin ini yang menjadikan dakwah bis-assiyasah menjadi urgent. Ke depan dalam ranah politik, Muhammadiyah haruslah mampu menguasai kursi kekuasaaan untuk bersama menegakkan jihad konstitusi ini, secara structural.

Kedua, absennya Muhammadiyah dalam mengisi posisi penting dalam pemerintahan haruslah dievaluasi secara besar-besaran. Bukan tanpa sebab, abad kedua ini tidaklah bisa disamakan dengan masa sebelumnya, sehingga politik pun harus menjadi prioritas dalam berjuang amar ma’ruf nahi munkar. Adanya hal ini, menuntut adanya pendidikan khusus politik bagi kader terbaik Muhammadiyah yang mempunyai ketertarikan di dunia politik praktis, untuk mengembangkan potensi dan minatnya dengan program perkaderan penunjang khusus. Perkaderan Muhammadiyah haruslah diarahkan ke pendidikan SDM untuk mengupayakan kader politik yang siap mengisi kekuasaan baik legislative, eksekutif, maupun yudikatif.

Ketiga, membangun kesadaran akan penting dan vitalnya politik di abad kedua kepada seluruh warga Muhammadiyah, tidak terkecuali Pimpinan Wilayah, Daerah, Ortom, AUM dan lembaga-lembaga Muhammadiyah lain. Agar secara kolektif mereka sadar dan mau rembugan bareng tentang arah politik Muhammadiyah ke depan, agar tidak ada lagi perpecahan sesaat dalam internal karena politik (sesaat). Wallāhu A’lamu bis-Shāwaāb

 

Solo, 4 Mei 2015

[1] Ketua Bidang Keilmuan PC IMM AR. Fakhruddin Kota Yogyakarta.

[2] Lihat Hajriyanto Y Thohari, “Meletakkan Muhammadiyah dalam Dinamika Politik: Upaya Merumuskan Kembali Ijtihad Politik Muhammadiyah”, Makalah ini disampaikan dalam Seminar Nasional “Muhammadiyah Civil Society dan Negara: Arah Pemikiran dan Gerakan Abad Kedua, yang diselenggarakan Panitia Muktamar Muhammadiyah ke-47, 25 April 2015, di UMY.

[3] Lihat Bahtiar Effendy, “Lingkungan Sejarah dan Keharusan Tajdid Politik Muhammadiyah” hal. 10-11. Cetak tebal dari saya (penulis). Makalah ini disampaikan dalam Seminar Nasional “Muhammadiyah Civil Society dan Negara: Arah Pemikiran dan Gerakan Abad Kedua, yang diselenggarakan Panitia Muktamar Muhammadiyah ke-47, 25 April 2015, di UMY.

[4] Ibid., hal. 11.

[5] Lihat Muhadjir Effendy dan Asep Nurjaman, “Reformulasi Ijtihad Politik Muhammadiyah” hal. 7. Makalah ini disampaikan dalam Seminar Nasional “Muhammadiyah Civil Society dan Negara: Arah Pemikiran dan Gerakan Abad Kedua, yang diselenggarakan Panitia Muktamar Muhammadiyah ke-47, 25 April 2015, di UMY.

[6] Ibid., hal. 8

[7] Ibid., hal. 9

[8] Lihat Haedar Nashir, “Khittah Muhammadiyah tentang Politik”, Slide disampaikan dalam Seminar Nasional “Muhammadiyah Civil Society dan Negara: Arah Pemikiran dan Gerakan Abad Kedua, yang diselenggarakan Panitia Muktamar Muhammadiyah ke-47, 25 April 2015, di UMY.

[9] Achmad Jainuri, “Budaya Politik Muhammadiyah”, hal. 2. Makalah Seminar Nasional “Muhammadiyah Civil Society dan Negara: Arah Pemikiran dan Gerakan Abad Kedua, yang diselenggarakan Panitia Muktamar Muhammadiyah ke-47, 25 April 2015, di UMY.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s